Anggota Komisi IV DPR RI Moh. Ichsan Firdaus saat rapat dengar pendapat Komisi IV DPR RI dengan Eselon I Kementerian Pertanian, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/11/2021). Foto : Arief/mr

Anggota Komisi IV DPR RI Moh. Ichsan Firdaus meminta anggaran Badan Litbang Kementerian Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan (BKP) yang telah diberi tanda ‘bintang’ agar ditinjau ulang. Sekaligus dilakukan seleksi ulang terhadap program-program di Kementerian Pertanian.

“Saya minta cabut, dicabut ‘bintangnya’. Kita seleksi ulang, mana anggaran yang betul-betul untuk riset dan mana yang untuk implementasi,” ujar Ichsan saat rapat dengar pendapat Komisi IV DPR RI dengan Eselon I Kementerian Pertanian, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/11/2021).

Ichsan menjelaskan dari hasil paparan Dirjen Anggaran Kementerian Pertanian, bahwa anggaran yang berada di Litbang Kementan diberi tanda ‘bintang’ sebagian. Sementara yang berada di Badan Ketahanan Pangan (BKP) hampir seluruhnya ‘dibintangi’ (kecuali anggaran belanja pegawai). Hal ini tentu menjadi pertanyaan besar.

“Sesuai amanah undang-undang pangan, terkait Badan Pangan Nasional dan Litbang BRIN, kita tidak menutup ruang terkait hal itu. Tetapi kita meminta itu perlu diseleksi kembali. Contohnya di Litbang, Denpam itu tidak sekedar untuk Litbang, tetapi badan pengelolaan sistem pertanian. Artinya, itu jangan ‘dibintangi’ lalu di-carry over atau dialihkan ke BRIN, tapi cari yang lain yang sifatnya betul-betul riset. Karena Denpam itu sebenarnya pengembangan inovasi, tapi memang implementasi perlu diseleksi kembali,” paparnya.

Oleh karenanya, dilanjutkan pihaknya minta dalam hasil rapat ditinjau ulang hasil ‘perbintangan’ itu. Termasuk BKP, di situ ada Toko Tani, ada program perkarangan lestari, itu sebenarnya yang harus di-carry over atau dialihkan. Ichsan mencontohkan, Toko Tani, kalau ini dialihkan ke PSP, kenapa tidak. Program Perkarangan lestari misalnya, itu sejenis hortikultura, bisa dialihkan juga. Namun tetap harus diseleksi betul.

“Intinya, peralihan dari eselon 1 badan pengembangan ketahanan pangan ke BRIN itu tidak menghilangkan esensi pertanian. Jangan, Ditjen Anggaran ‘membintangi’, lalu kita ikut juga. Jangan seperti itu, kita harus tahu mana yang prioritas, mana yang tidak. Kita perlu tinjau ulang. Mana yang betul-betul program untuk kepentingan pertanian, mana yang bukan,” pungkasnya. (ayu/es)